PENGARUH PROGRAM REALISASI DANA PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2020-2022
Kata Kunci:
Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan, Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD, Angka Partisipasi Kasar.
Abstrak
Ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan di Indonesia dalam upaya memaksimalkan Angka Partisipasi Kasar (APK) akan terus membatasi pencapaian wajib belajar 12 tahun sehingga perlunya program kerja pemerintah yang didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memfasilitasi serta mengimplementasikan wajib belajar agar dapat terlaksana sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah program-program pemerintah di bidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan yang dialokasi didalam APBN, serta belanja fungsi pendidikan yang dialokasikan didalam APBD, berpengaruh terhadap APK SMA/SMK. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggabungkan metode deskriptif dan asosiatif kausal. Alat analisis dalam mengolah data regresi data panel menggunakan program Eviews 12 yang menghasilkan pemilihan model Random Effect Model. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria selama periode 2020-2022 dengan total sampel sebanyak 102. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa program realisasi dana pendidikan berupa BOS tidak memiliki pengaruh dan menunjukkan hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK, DAK Fisik bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh tetapi memiliki hubungan positif terhadap APK jenjang SMA/SMK, serta Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD juga tidak berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK dikarenakan alokasi yang kurang tepat, pengelolaan yang lemah, prioritas provinsi yang berbeda, serta dana BOS hanya menutupi sebagian kecil biaya pendidikan.
Referensi
Adi Purwanto, D. (2010). Decentralization And its Impact On Primary Education Outcomes. Journal of Indonesian Economy and Business, 25(1), 41–58.
Arunatilake, N. (2006). Education participation in Sri Lanka-Why all are not in school. International Journal of Educational Research, 45(3), 137–152. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.11.001
Aryfyani, D. (2020). Kinerja sektor pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan non 3T: Peran dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan = Kinerja sektor pendidikan di daerah tertinggal dan maju di Indonesia: Peran dana alokasi khusus pendidikan. [Universitas Indonesia ]. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20502956&lokasi=lokal
Aziz, A. (2010). Pengaruh Program pemerintah Bidang pendidikan Terhadap APK Wajar 2006-2008. Kajian Ekonomi Keuangan , 14(1).
Badan Pusat Statistik. (2014). Angka Partisipasi Kasar (APK). Badan Pusat Statistik. https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/indikator/565
Bui, T. A., Nguyen, C. V., Nguyen, K. D., Nguyen, H. H., & Pham, P. T. (2020). The effect of tuition fee reduction and education subsidy on school enrollment: Evidence from Vietnam. Children and Youth Services Review, 108. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104536
Dahiri. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partispiasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partispasi Murni. Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 8(2), 2541–5557.
Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2013). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2), 223–233.
Dwiputrianti, S. (2012). Kebijakan Penetapan Tarif Barang Publik dan Swasta: Teori, Konsep dan Aplikasi (1st ed.). STIA LAN Bandung Press.
Faguet, J. P., & Sánchez, F. (2008). Decentralization’s Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. World Development, 36(7), 1294–1316. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.021
Faustine, P., & Sutoko, M. S. (2005). Compatibility of Higher Education Program With Professional Employment: a Strategic Perspective on Educational Funding Effectiveness. Journal Of Institutional Research South East Asia, 3(2).
Ferina, I. S., Rohman, A., & Ermadiani. (2015). Pengaruh belanja Pendidikan, Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Selatan. Majalah Ilmiah Srieijaya, XX(12).
Hadi, S., & Mahi, B. R. (2024). Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Di Indonesia. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 9(1).
Hadiyanto, Prasetyo, T. D., Merini, D., & Yalisman, F. (2022). Menakar keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 7(2).
Halim, A., Agus, & Marwadin. (2010). Hubungan anggaran belanja pendidikan dengan angka partisipasi sekolah, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/45316
Jasmina, T. (2016). Public Spending and Learning Outcomes of Basic Education at the District Level in Indonesia. Economics and Finance in Indonesia, 62(3), 180–190. www.djpk.go.id
Jolianis. (2015). Pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan pendapatan perkapita dan pendidikan. Journal of Economis and Economic Education, 3(2), 168–183.
Kemendikbudristek. (2023). Laporan Kinerja 2022. Kemnendikbudristek.
Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan .
Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 (Dit. P. DJA, Ed.; Kementerian Keuangan).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal. www.djpp.kemenkumham.go.id
Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022). Kebijakan DAK Fisik Pendidikan. Biro perencanaan. https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/DAK/Kebijakan%20DAK%20FIsik%202022.pdf
Khairunnisa, K. ;, Hartoyo, S. ;, & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 15(1). https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.05
Khiem, P. H., Linh, D. H., Tai, D. A., & Dung, N. D. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 66, 109–124. https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2009).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Departemen keuangan (2009).
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016).
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (2022).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (2022).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (2022).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (2020).
Perubahan Ke Empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
Prasetyo, A., & Nasution, M. (2017). Pengaruh Belanja Fungsi pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas SDM Daerah Tertinggal. JURNAL BUDGET, 2(2).
Pratiwi, F. A. (2018). Indikator Pendidikan di Indonesia.
Pusdatin Kemendikbudristek. (2024). Neraca Pendidikan. Kemendikbudristek. https://npd.kemdikbud.go.id/
Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetiya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Badan Kebijakan Fiska.
R, M. A., & Yulhendri, Y. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ecogen, 3(1), 155. https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8534
Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, 3(1), 680–697. https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35970
Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? Journal of Development Economics, 86(1), 96–111. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003
Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). Buku Ekonomi Publik (M. F. Ridwan, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
Rutfiana, R. T., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Pemberianan Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. JOURNAL OF ECONOMICS, 9(2).
Sari, L. S., Purwadi, A., Sulistiono, A. A., & Suryawati, D. (2019). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (ke-1). Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://litbang.kemdikbud.go.id
Shaleh, K. (2014). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kelulusan Dasar dan Pendidikan Menengah. Economics Dan Business.
Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia. 5(2).
Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Anwar, C. (2022). Pembangunan Kependudukan (N. H. Sholihah, Ed.; 1st ed.). Publika Indonesia utama.
Todaro, P. M., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
Tsani, T., & Rivai Febriantono, A. (2018). Efisiensi Belanja Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah di Indonesia. Jurnal Anggaran Keuangan Negara Indonesia, 2(1). https://doi.org/doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art36
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
UNESCO. (2009). Education Indicators Technical Guidelines. UNESCO institute for Statistics.
Wardani, F., & Arsandi, S. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan pemerintah Daerah terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/Kota. Simposium Nasional Keuangan Negara .
Word Bank. (2020a). Revealing How Indonesia’s Subnational Governments Spend their Money on Education: Subnational Education Public Expenditure Review 2020. The World Bank Group. www.worldbank.org
Word Bank. (2020b). The promise of education in Indonesia. In Word Bank. The World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia
Yanti, A. T., Imtikhanah, S., & Fatah, K. (2023). Pengaruh Belanja pendidikan, Jumlah Guru, dan Tingkat kemiskinan Terhadap Partisipasi Sekolah. Jurnal Neraca, 19(1).
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.
Arunatilake, N. (2006). Education participation in Sri Lanka-Why all are not in school. International Journal of Educational Research, 45(3), 137–152. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.11.001
Aryfyani, D. (2020). Kinerja sektor pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan non 3T: Peran dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan = Kinerja sektor pendidikan di daerah tertinggal dan maju di Indonesia: Peran dana alokasi khusus pendidikan. [Universitas Indonesia ]. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20502956&lokasi=lokal
Aziz, A. (2010). Pengaruh Program pemerintah Bidang pendidikan Terhadap APK Wajar 2006-2008. Kajian Ekonomi Keuangan , 14(1).
Badan Pusat Statistik. (2014). Angka Partisipasi Kasar (APK). Badan Pusat Statistik. https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/indikator/565
Bui, T. A., Nguyen, C. V., Nguyen, K. D., Nguyen, H. H., & Pham, P. T. (2020). The effect of tuition fee reduction and education subsidy on school enrollment: Evidence from Vietnam. Children and Youth Services Review, 108. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104536
Dahiri. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partispiasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partispasi Murni. Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 8(2), 2541–5557.
Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2013). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2), 223–233.
Dwiputrianti, S. (2012). Kebijakan Penetapan Tarif Barang Publik dan Swasta: Teori, Konsep dan Aplikasi (1st ed.). STIA LAN Bandung Press.
Faguet, J. P., & Sánchez, F. (2008). Decentralization’s Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. World Development, 36(7), 1294–1316. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.021
Faustine, P., & Sutoko, M. S. (2005). Compatibility of Higher Education Program With Professional Employment: a Strategic Perspective on Educational Funding Effectiveness. Journal Of Institutional Research South East Asia, 3(2).
Ferina, I. S., Rohman, A., & Ermadiani. (2015). Pengaruh belanja Pendidikan, Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Selatan. Majalah Ilmiah Srieijaya, XX(12).
Hadi, S., & Mahi, B. R. (2024). Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Di Indonesia. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 9(1).
Hadiyanto, Prasetyo, T. D., Merini, D., & Yalisman, F. (2022). Menakar keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 7(2).
Halim, A., Agus, & Marwadin. (2010). Hubungan anggaran belanja pendidikan dengan angka partisipasi sekolah, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/45316
Jasmina, T. (2016). Public Spending and Learning Outcomes of Basic Education at the District Level in Indonesia. Economics and Finance in Indonesia, 62(3), 180–190. www.djpk.go.id
Jolianis. (2015). Pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan pendapatan perkapita dan pendidikan. Journal of Economis and Economic Education, 3(2), 168–183.
Kemendikbudristek. (2023). Laporan Kinerja 2022. Kemnendikbudristek.
Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Atas. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan .
Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 (Dit. P. DJA, Ed.; Kementerian Keuangan).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal. www.djpp.kemenkumham.go.id
Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022). Kebijakan DAK Fisik Pendidikan. Biro perencanaan. https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/DAK/Kebijakan%20DAK%20FIsik%202022.pdf
Khairunnisa, K. ;, Hartoyo, S. ;, & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 15(1). https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.05
Khiem, P. H., Linh, D. H., Tai, D. A., & Dung, N. D. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children’s school enrolment? Evidence from Vietnam. Economic Analysis and Policy, 66, 109–124. https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2009).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Departemen keuangan (2009).
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016).
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (2022).
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (2022).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (2022).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (2020).
Perubahan Ke Empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
Prasetyo, A., & Nasution, M. (2017). Pengaruh Belanja Fungsi pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas SDM Daerah Tertinggal. JURNAL BUDGET, 2(2).
Pratiwi, F. A. (2018). Indikator Pendidikan di Indonesia.
Pusdatin Kemendikbudristek. (2024). Neraca Pendidikan. Kemendikbudristek. https://npd.kemdikbud.go.id/
Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetiya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Badan Kebijakan Fiska.
R, M. A., & Yulhendri, Y. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menegah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ecogen, 3(1), 155. https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8534
Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, 3(1), 680–697. https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35970
Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? Journal of Development Economics, 86(1), 96–111. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003
Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). Buku Ekonomi Publik (M. F. Ridwan, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
Rutfiana, R. T., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Pemberianan Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. JOURNAL OF ECONOMICS, 9(2).
Sari, L. S., Purwadi, A., Sulistiono, A. A., & Suryawati, D. (2019). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (ke-1). Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://litbang.kemdikbud.go.id
Shaleh, K. (2014). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kelulusan Dasar dan Pendidikan Menengah. Economics Dan Business.
Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia. 5(2).
Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Anwar, C. (2022). Pembangunan Kependudukan (N. H. Sholihah, Ed.; 1st ed.). Publika Indonesia utama.
Todaro, P. M., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
Tsani, T., & Rivai Febriantono, A. (2018). Efisiensi Belanja Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah di Indonesia. Jurnal Anggaran Keuangan Negara Indonesia, 2(1). https://doi.org/doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art36
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
UNESCO. (2009). Education Indicators Technical Guidelines. UNESCO institute for Statistics.
Wardani, F., & Arsandi, S. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan pemerintah Daerah terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/Kota. Simposium Nasional Keuangan Negara .
Word Bank. (2020a). Revealing How Indonesia’s Subnational Governments Spend their Money on Education: Subnational Education Public Expenditure Review 2020. The World Bank Group. www.worldbank.org
Word Bank. (2020b). The promise of education in Indonesia. In Word Bank. The World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia
Yanti, A. T., Imtikhanah, S., & Fatah, K. (2023). Pengaruh Belanja pendidikan, Jumlah Guru, dan Tingkat kemiskinan Terhadap Partisipasi Sekolah. Jurnal Neraca, 19(1).
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.
Diterbitkan
2025-04-30
##submission.howToCite##
Anandhari, M., & Silviana, S. (2025). PENGARUH PROGRAM REALISASI DANA PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2020-2022. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 9(1), 3288-3313. https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5572
Bagian
Articles
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc4.footer##
