PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

Rayen Suzitra; Umiaty Hamzani; Muhammad Fahmi

doi:10.31955/mea.v8i3.4568

Rayen Suzitra Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak
Umiaty Hamzani Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak
Muhammad Fahmi Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak

DOI: https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4568

Abstract

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan aset milik negara merupakan aspek penting dalam reformasi sektor publik. Pengelolaan BMN memerlukan perhatian khusus karena aset tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan BMN menjadi lebih kompleks dan memerlukan sistem akuntansi yang lebih efektif untuk mengawasi penggunaan aset negara. Akuntansi pemerintah berbasis akrual telah menjadi salah satu alternatif yang populer dalam pengelolaan BMN. Dengan penerapan SAP berbasis akrual, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat, sehingga dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, dengan pengelolaan BMN yang lebih baik, diharapkan kinerja pemerintah akan meningkat, dan pada akhirnya memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang lebih rinci dan komprehensif serta meningkatkan pemahaman dan penerapan pengelolaan BMN sesuai dengan SAP berbasis akrual dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelusuran pustaka dilakukan melalui berbagai sumber, meliputi jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan perpustakaan, untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

References

Christiaens, J., Reyniers, B., dan Rolle, C. (2010). Impact of IPSAS on Reforming
Lapsley, I., Mussari, R., dan Paulsson, G. (2009). On the Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: A Self Evident and Problematic Reform. European Accounting Review. Vol. 18, No. 4, pp. 719-723.
Hood, C. (1995). The “New Public Management” in The 1980s: Variations on A Theme. Accounting, Organizations, and Society, Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109.
Carnegie dan West (2005), „Making Accounting Accountable in the Public Sector‟, Critical Perspective on Accounting (vol.16), pp.905-928.
Christiaens, J., dan Rommel, J, (2008), „Accrual Accounting Reforms: Only for businesslike (parts of) governments,‟ Financial Accountability & Management, Vol 24, No 1, pp 59-75.
Caccia dan Steccolini (2006), „Accounting Change in Italian Local Governments: What‟s Beyond Managerial Fashion?‟, Critical Perspectives on Accounting (vol.17), pp. 154–174.
Carlin (2005), „Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in Public Sector‟, Financial Accountability & Management (vol. 21No.3), pp.309-336.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012, Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4, Penerbit Salemba Empat
Azman, T. (2015). Analisis Komitemen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti). Jurnal SOROT, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau, 10(April), 131–142.
Hoesada, Jan, 2012, Rakernas KASP “Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang Lebih Berkualitas”, September 2012
Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Journal of Applied Managerial Accounting, 1(2), 141± 149. https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501.
Pratama, A. Analisis Implementasi Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2(3).
Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2018). Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi Akrual Dan Tingkatan Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 11(3), 486-512.
Harun, H., & Robinson, P. (2010). The adoption of accrual accounting in the Indonesian public sector. In Research in Accounting in Emerging Economies (Vol. 10, pp. 233-250). Emerald Group Publishing Limited.
Marwata, & Alam, M. (2006). The interaction amongst reform drivers in governmental accounting changes: The case of Indonesian local government. Journal of Accounting & Organizational Change, 2(2), 144-163.
Harun, H., & Kamase, H. P. (2012). Accounting change and institutional capacity: The case of a provincial government in Indonesia. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 6(2), 35-50.
Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(2), 1290-1318.
Mardiasmo. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa: Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of Langowan Barat District, Minahasa Regency. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 7(3), 105-114.
Sitanggang & Yuhertiana. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistemakuntansi Instansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 5(3).