ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2019-2021
Abstract
Penilaian Kinerja Pemerintah daerah Riau Pada sebelum Pandemi 2019-2021 dan Selama Pandemi Covid-19 Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan Riau dalam menjalankan pemerintahanya sendiri Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Penilaian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan Pelaksanaan APBN Riau Tahun 2019-2021. Rasio keuangan adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kepulauan Riau. Rasio keuangan ini terdiri dari rasio diferensiasi, rasio independensi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kompatibilitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sedang, rasio kemandirian berada dalam pola hubungan partisipatif, dan rasio efisiensi dan efektivitas menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pertumbuhan belanja menunjukkan hasil positif dan negatif. Salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia.
References
Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 4(5).
Budhiati, I. (2020). Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu. Sinar Grafika.
Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi, 27(2), 146-159.
Dharmawati, M. K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.
Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(3).
Kawatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. CV BUDI UTAMA
Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1).
Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Jurnal berkala ilmiah efisiensi, 14(2).
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).
Pangkey, A. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5(3).
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. ACCOUNTABILITY, 6(1), 45-56.
Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).
Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).
Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 5(3), 2296-2313.
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida, 1(1).
Rawis, S. D., Manossoh, H., & Pusung, R. J. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA (TAHUN 2016-2018). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 8(4).
Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 1(1), 31-42.
Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(2).
Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Jurnal Manajemen Indonesia, 4(1).
Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 236-242.
Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 16(1).
Widjaja, P. D. H. (2017). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Depok : Rajawali Pers, 2017.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.