ANALISIS DAMPAK ADANYA BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016-2020
Abstract
Penelitian ini ditujukan untuk menguji dan membuktikan dampak adanya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisisnya. Teknik penentuan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, sehingga jumlah sampel dalam penelitian adalah 170 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
References
Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. Kompartemen, XV(1), 42–56.
BPK-RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020.
Bukit, P., & Alhudhori, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(2), 110–117. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i2.202
Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(1), 1–38. https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874
Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 14(1), 178–184. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598
Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi, 13(3), 811–827.
Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat.
Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(1), 233–245. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427
Hardiningsih, P., Meita Oktaviani, R., & Srimindarti, C. (2018). Regional Capabilities, Transfers And Wide Of Area Influence To Capital Expenditures With Moderation Of Economic Growth. The Indonesian Journal of Accounting Research, 21(1), 47–74. https://doi.org/10.33312/ijar.334
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, (4), 77–132. https://doi.org/10.2139/ssrn.94043
Kholidi, A., Zamzami, H., & Machpudin, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 - 2014). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, 2(1), 59–76.
Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah (3 ed.). Jakarta: Erlangga.
Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Nominal, 6(1), 136–147.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (1999).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).
Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2004).
Republik Indonesia. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011).
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015).
Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 8(1), 634–645. https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.203
Setyarini, N., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa). Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 13–26.
Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 14(1), 27–36. https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609
Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota Di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 3(2), 220–238.
Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Journal of Islamic Finance and Accounting, 2(1), 45–56.
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.
BPK-RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020.
Bukit, P., & Alhudhori, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2018. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(2), 110–117. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i2.202
Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 3(1), 1–38. https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874
Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 14(1), 178–184. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598
Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi, 13(3), 811–827.
Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta: Salemba Empat.
Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(1), 233–245. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427
Hardiningsih, P., Meita Oktaviani, R., & Srimindarti, C. (2018). Regional Capabilities, Transfers And Wide Of Area Influence To Capital Expenditures With Moderation Of Economic Growth. The Indonesian Journal of Accounting Research, 21(1), 47–74. https://doi.org/10.33312/ijar.334
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, (4), 77–132. https://doi.org/10.2139/ssrn.94043
Kholidi, A., Zamzami, H., & Machpudin, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 - 2014). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, 2(1), 59–76.
Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah (3 ed.). Jakarta: Erlangga.
Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Nominal, 6(1), 136–147.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (1999).
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).
Republik Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (2004).
Republik Indonesia. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2011).
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015).
Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 8(1), 634–645. https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1.203
Setyarini, N., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa). Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 13–26.
Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 14(1), 27–36. https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609
Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota Di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 3(2), 220–238.
Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. Journal of Islamic Finance and Accounting, 2(1), 45–56.
Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 222-243. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.
Published
2022-07-08
How to Cite
Leksono, S., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). ANALISIS DAMPAK ADANYA BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2016-2020. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6(2), 954-967. https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2064
Section
Articles
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
