AN ANALYSIS OF DIFFERENCES IN THE PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENTS BASED ON ENTREPRENEURIAL AND NON-ENTREPRENEURIAL BACKGROUNDS
Abstrak
Kinerja pemerintah selalu menjadi sorotan masyarakat. Siapapun dan apapun latar belakang
pemimpinnya, masyarakat selalu menuntut pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik,
transparan dan akuntabel. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan kinerja
pemerintah daerah serta untuk mengetahui perbedaan kinerja pemerintah daerah yang
dipimpin kepala daerah berlatar belakang entrepreneur dan non entrepreneur dilihat dari
berbagai indikator pertumbahan ekonomi (seperti Pendapatan Asli Daerah dan Produk
Domestik Regional Bruto) dan indikator sosial (seperti tingkat kemiskinan, tingkat
pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia). Penelitian dilakukan dengan
menggunakan sampel terbatas yaitu pada kepala daerah yang ada di Pulau Jawa yang
mengikuti Pilkada serentak putaran pertama dan kedua yaitu tahun 2015 dan 2017,
dikarenakan banyak diikuti calon pemimpin berlatar belakang pengusaha. Data yang
digunakan yaitu data rata-rata pertumbuhan ekonomi dan sosial seperti rata-rata PAD,
PDRB, tingkat kemiskinan, pengangguran dan IPM. Metode pemilihan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria judgement. Teknik
pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan data arsip. Metode analisis data
dalam penelitian ini menggunakan uji deskriptif dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat 23 kepala daerah terpilih yang berlatar belakang entrepreneur dan 36
kepala daerah terpilih yang berlatar belakang non entrepreneur. Hampir semua daerah
mengalami kenaikan dan penurunan PAD ditahun yang sama, untuk PDRB semua daerah
mengalami peningkatan setiap tahun, untuk tingkat kemiskinan hampir semua daerah
mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, untuk tingkat pengangguran lebih fluktuatif
ada daerah mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan presentase
pengangguran tidak bergantung kepada latar belakang kepala daerah, dan untuk indeks
pembangunan manusia di daerah pulau jawa setiap tahun selalu meningkat. Hasil penelitian
juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja kepala daerah berlatar belakang
entrepreneur dan non entrepreneur dilihat dari capaian PAD, PDRB, tingkat kemiskinan,
tingkat pengangguran, dan IPM.
Referensi
Badan Pusat Statistik. 2018. Statistika Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017. Jakarta: BPS – Statistics Indonesia).
Badan Pusat Statistik. 2019. Statistika Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018. Jakarta: BPS – Statistics Indonesia).
Badan Pusat Statistik. 2020. Statistika Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019. Jakarta: BPS – Statistics Indonesia).
Badan Pusat Statistik. 2020. Statistika Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020. Jakarta: BPS – Statistics Indonesia).
Badan Pusat Statistik Jakarta. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Jakarta: BPS Jakarta
Badan Pusat Statistik Tangselkota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Tangerang Selatan: BPS Tangerang Selatan.
Badan Pusat Statistik Serangkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Kabupaten Serang: BPS Kabupaten Serang.
Badan Pusat Statistik Pandeglangkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Pandeglang: BPS Pandeglang
Badan Pusat Statistik Depokkota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Depok: BPS Depok.
Badan Pusat Statistik Pangandarankab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Pangandaran: BPS Pangandaran.
Badan Pusat Statistik Sukabumikab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Sukabumi: BPS Sukabumi.
Badan Pusat Statistik Indramayukab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Indramayu: BPS Indramayu.
Badan Pusat Statistik Bandungkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Kabupaten Bandung: BPS Kabupaten Bandung.
Badan Pusat Statistik Karawangkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Karawang: Badan Pusat Statistik Karawang.
Badan Pusat Statistik Tasikmalayakab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Kabupaten Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya.
Badan Pusat Statistik Semarangkota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Semarang: BPS Semarang.
Badan Pusat Statistik Surakartakota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Surakarta: BPS Surakarta.
Badan Pusat Statistik Pekalongankota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Pekalongan: BPS Pekalongan.
Badan Pusat Statistik Magelangkota. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Kota Magelang: BPS Kota Magelang.
Badan Pusat Statistik Rembangkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Rembang: BPS Rembang.
Badan Pusat Statistik Boyolalikab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Boyolali: BPS Boyolali.
Badan Pusat Statistik Blorakab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Blora: BPS Blora.
Badan Pusat Statistik Kendalkab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Kendal: BPS Kendal.
Badan Pusat Statistik Sukoharjokab. 2016-2019. Pendataan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan IPM. Sukoharjo: BPS Sukoharjo.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
Fadil, Haris. 2018. Ini Daftar Kepala Daerah yang dijerat KPK. Kamis, 25 Oktober 2018. Pukul 20:25. www.news.detik.com
Fitriani, I., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 244-264. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp244-264
Mahmudi, 2010. The Analysis of Entrepreneurial Leaders on Local Government Performance: Indonesia Evidance. The Indonesia Journal of Accounting Research. Vol.13. No. 3. September 2010.
Mahsun, Mohamad, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE UGM.
Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.
Osborne, David dan Gaebler, Ted .1992. Reinventing Government. Addison Wesley.
Rochman, Fathur. 2019. Kilas Balik Kepala Daerah yang Terjerat KPK sepanjang 2019. Senin, 9 Desember 2019. Pukul 11:21. www.antaranews.com
Saragih A. A. Tria dan Mulyani Sri. 2018. Analisis Perbedaan Kinerja Pemerintah Daerah yang Dipimpin Kepala Daerah Berlatar Belakang Entrepreuner dan Non-Entrepreneur. Jurnal BanqueSyar’I. Vol. 4. No. 1. Januari-Juni 2018.
Sugiyono. 2017. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono dan Agung Susanto. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisrel. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
Saat Pengusaha Berpolitik. 16 april 2015. 17:00. www republika.co/id.
Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA). Bank Sentral Republik Indonesia. https://www.bi.go.id.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc4.footer##














