GOOD GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN DANA DESA: STUDI KASUS DI KABUPATEN BANDUNG

Asep Effendi

doi:10.31955/mea.v4i2.1629

Asep Effendi Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung

DOI: https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.1629

Abstract

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan pembangunan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. . Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa good governance merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kepada publik mengenai pencapaian kinerjanya sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terdiri dari tujuh atribut, yaitu, tujuan operasi yang tercermin dalam struktur industri, kinerja organisasi, pertimbangan toleransi risiko, kinerja keuangan, alokasi sumber daya, kepatuhan terhadap standar akuntansi, materialitas, dan aktivitas entitas operasi, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut, Good Governance memiliki korelasi positif dan signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kabupaten Bandung . Nilai Good Governance akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Hal ini karena Good Governance adalah suatu sistem yang menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dengan meminimalkan kerugian sehingga pemerintah sebagai suatu organisasi dapat memaksimalkan dan mencapai tujuan yang maksimal yaitu kemakmuran dan kemajuan rakyat dan Negara, maka Sistem Pengendalian Intern memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan. tentang Kinerja Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Kabupaten Bandung

References

Anwar, A., Pamungkas, T. S., Wicaksono, G., & Suharsono, A. (2019). Inovation Of Local Village Budgeting Management:" The Case Study Of Banyuwangi Regency Electronic Village Budgeting”. Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science, 1(1).
Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta impikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang. Jurnal Akuntansi Manajerial, 3(1), 1-20.
Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).
Budiana, D. A., Said, D., & Sodiq, N. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. Scientific Research Journal, 1(7), 10-20.
Devi, D. M. (2019). Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. Management Science Letters, 9(9), 1373-1384.
Dewi, N., Azam, S., & Yusoff, S. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. Management Science Letters, 9(9), 1373-1384.
Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 75-88.
Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 2(2).
Gunawan, H., Bressers, H., Mohlakoana, N., & Hoppe, T. (2017). Incorporating air quality improvement at a local level into climate policy in the transport sector: A case study in Bandung City, Indonesia. Environments, 4(3), 45.
Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences, 6(3), 15-23.
Karlina, N., & Rusli, B. (2019). AN ANALYSIS OF SOCIAL CAPITAL IN EMPOWERMENT COMMUNITY AT UNINHABITABLE HOUSE’S RENOVATION FUND ONWEST BANDUNG REGENCY. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 74-79.
Kartini, D. S., Yuningsih, N. Y., & Saefulrahman, I. (2017). Consistency Between Political Party's Program and Policy Product in Bandung Regency. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 33(2), 267-274.
Kusbandrijo, B. (2014). Growing Coast Village Economy Based on Blue Economy Paradigm: Case Study Kalanganyar Village, District Sedati, Sidoarjo, Indonesia. Journal of African & Asian Local Government Studies, 3(1).
McIntyre-Mills, J., Corcoran-Nantes, Y., Widianingsih, I., & Wirawan, R. (2019). Alam Endah: Rural Camelot in West Java—A Case Study of Empowerment and Integrated Rural Development. In Democracy and Governance for Resourcing the Commons (pp. 181-194). Springer, Cham.
Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 1(1), 49-59.
Natawidjaja, R., F Harahap, H., & W Perkasa, H. (2015). Brokering Development: Enabling Factors for Public-Private-Producer Partnerships in Agricultural Value Chains. Summary of Indonesia case study.
Noviandri, M., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). (Artikel) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2017). ECOBUS: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 6(1), 1-13.
Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 155-170.
Poluakan, M. V., Dikayuana, D., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Potret Generasi Milenial pada Era Revolusi Industri 4.0. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(2), 187-197.
Pramesti, F. A., & Yuwono, T. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TEMULUS KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS. Journal of Politic and Government Studies, 7(2), 131-140.
Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
Ratnasari, D., Kusuma, Z., & Hanafi, I. (2018). The managementof community-based irrigation system (A case study of water users’(Farmers) association in Suak, Manis Raya Village, Sepauk District, Sintang Regency). Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 9(2).
Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2(1).
Rusli, B. (2017). SYNERGY IMPLEMTATION POLICY; A CASE STUDY OF QUALITY HOME IMPROVEMENT PROGRAM IN WEST BANDUNG, INDONESIA. PROCEEDING OF PAPER SUMMARY ICAS 2017, 82.
Soetjiati, N. (2020). The Implementation of Village Fund Allocation (ADD) in Banyuwangi: Case Study in Pesanggaran District. Regional Dynamic: Journal of Policy and Business Science, 2(1), 20-30.
Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2013). Community participation in decentralized rural development: a case study of three villages in Purbalingga district, Indonesia. Journal of International Development and Cooperation, 18(3), 99-110.
Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: seeking a new path to democracy. Policy Studies, 28(1), 1-15.
ZEBUA, G. T. (2019). Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli. Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS), 4(1).